#PIDANA PEMILU

Kami memiliki 333 berita tentang pidana pemilu

Gakkumdu Maluku Utara tangani sembilan kasus pelanggaran Pilkada 2024

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menangani sembilan kasus dugaan pelanggaran pemilu selama ...

Bawaslu Ambon temukan 174 alat peraga kampanye langgar ketentuan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ambon menemukan 174 pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) calon Gubernur-Wakil ...

MK tolak perluasan subjek pelaku politik uang dalam UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi(MK) menolak perluasan subjek pelaku tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ...

Menteri PANRB: ASN yang tidak netral bisa kena sanksi teguran-pidana

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa aparatur sipil negara ...

Bawaslu Ambon telusuri informasi dugaan pemberian kebutuhan pokok ke masyarakat Baguala

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ambon menelusuri dugaan pemberian kebutuhan pokok oleh salah satu pasangan calon (Paslon) ...

Bawaslu Maluku periksa Cawagub Abdullah Vanath atas laporan pencemar nama baik

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku memeriksa calon wakil gubernur Maluku nomor urut tiga Abdulah Vanath atas laporan ...

Bawaslu Ambon siagakan jajaran awasi pelaksanaan kampanye

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon menyiagakan seluruh jajaran untuk mengawasi pelaksanaan kampanye Pilkada ...

Bawaslu Maluku tegaskan larangan kampanye di rumah ibadah

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menegaskan larangan kampanye di rumah ibadah sebagai upaya menjaga ...

Menko Hadi minta Gakkumdu kolaborasi pencegahan-penindakan pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh elemen Sentra Penegakan Hukum Terpadu ...

Bawaslu Maluku gencar sosialisasi larangan kades terlibat di proses Pilkada

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku intensif melakukan sosialisasi mengenai larangan keterlibatan Kepala Desa ...